Sherly Tjoanda

Sherly Tjoanda tak membutuhkan banyak waktu untuk menarik perhatian nasional. Sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Februari 2025, ia segera muncul dalam daftar kepala daerah berkinerja terbaik di Indonesia. Dalam hitungan bulan, ia berhasil mengonsolidasikan birokrasi, memperkuat perencanaan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang melesat.

Pada kuartal kedua 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara menempati posisi tertinggi di Indonesia dengan persentase sebesar 32%. Capaian itu menegaskan pergeseran arah ekonomi Maluku Utara dari ketergantungan pada tambang menuju industrialisasi dan penguatan sektor hilir.

Latar belakang Sherly sebagai lulusan International Business Management dari Universitas Kristen Petra Surabaya dan Inholland University, Belanda, memberi warna tersendiri dalam gaya kepemimpinannya. Ia memahami dinamika ekonomi global, tetapi tetap berpijak pada realitas lokal. Ia memandang pemerintah daerah sebagai manajer pembangunan, bukan sekadar pengatur anggaran. Kombinasi ini menjadi modal penting dalam menata pemerintahan daerah yang secara geografis menantang dan ekonominya masih bergantung pada sektor primer.

Begitu menjabat, Sherly menempatkan tiga prioritas utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sektor pendidikan, ia menghapus pungutan komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri serta swasta di Maluku Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan menengah tanpa membebani keluarga berpenghasilan rendah. Renovasi puluhan sekolah menengah atas di berbagai kabupaten juga dikerjakan serentak, dengan pengawasan langsung dari pemerintah provinsi untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar.

Di bidang kesehatan, Sherly menyoroti efisiensi dan pemerataan layanan. Ia meninjau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan dan gizi untuk pelajar, memastikan anggaran publik tersalurkan sesuai sasaran. Ketika laporan di lapangan tidak sesuai dengan hasil aktual, Sherly memberi instruksi koreksi dan evaluasi terbuka, sebuah praktik yang jarang dilakukan kepala daerah.

Dorongan terhadap infrastruktur menjadi bagian penting dalam strateginya menyeimbangkan pertumbuhan antarpulau. Sherly mengajukan anggaran besar untuk pembangunan rumah sakit tipe C, peningkatan akses jalan dan jembatan di wilayah terluar, serta memperluas konektivitas antarwilayah produksi. Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung di Jakarta, ia meminta pendampingan hukum untuk seluruh proyek strategis agar prosesnya bersih dan transparan. Langkah ini memperlihatkan kesadaran bahwa integritas tata kelola adalah fondasi utama kepercayaan publik.

Kepemimpinannya juga menonjol dari sisi manajemen birokrasi. Dalam delapan bulan pertama masa jabatan, ia menata ulang struktur organisasi pemerintahan daerah agar lebih efisien dan berbasis kinerja. Evaluasi terhadap kepala dinas dilakukan secara berkala dengan tolok ukur yang jelas. Ia menekankan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas.

Delapan bulan sejak dilantik, sejumlah survei lokal menunjukkan tingkat kepuasan publik yang meningkat, terutama dalam hal keterbukaan pemerintah dan percepatan layanan publik. Media nasional mencatat pendekatannya yang terbuka terhadap pengawasan dan kolaborasi lintas lembaga.